AI Tidak Bisa Dijadikan Rujukan Dalam Persoalan Hukum Agama

 

Mengapa artificial intelligence (kecerdasan buatan) atau AI tidak bisa menjadi mufti (pemberi fatwa) dalam berbagai persoalan yang terkait dengan hukum ? Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis menjelaskan saat menjadi narasumber dalam sesi kedua Konferensi Internasional ke-10 Sekretariat Jenderal Lembaga dan Badan Fatwa di Dunia di Kairo, Mesir, dengan materi berjudul "Menciptakan Mufti yang Rasional di Era Kecerdasan Buatan" beberapa waktu lalu. Kiai Cholil menyampaikan kecerdasan buatan tidak memiliki kesadaran manusia, dan unsur kesadaran harus ada ketika mengeluarkan fatwa. Dia menjelaskan bahwa fatwa adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan keakraban dengan realitas. "Seorang mufti harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang yurisprudensi Islam. Meski kecerdasan buatan adalah karunia dan berkah yang besar dari Allah," kata Kiai Cholil dalam keterangan yang diterima MUIDigital, Jumat (15/8/2025). Kiai Cholil menekankan AI harus digunakan dengan bijaksana dan dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu para peniliti dan sarjana untuk melakukan analisis yurisprudensi yang lebih akurat dan komperhensif. Tetapi, dia menegaskan bahwa AI tidak dapat menjadi mujtahid atau mufti. Dia menyampaikan AI dapat memberikan jawaban atas keputusan masalah yang dihadapi dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan. "Kecerdasan buatan dapat memberikan jawaban atas hukum masalah yang dihadapi dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan. Namun tidak memiliki kesadaran manusia, dan unsur kesadaran harus ada dalam mengeluarkan fatwa," jelasnya. Lebih lanjut, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah menerangkan, kecerdasan buatan bersifat anonim, yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi mufti yang pendapatnya diikuti.

 

Dia menekankan bahwa mesin tidak dapat dipercayakan dengan beban tanggung jawab, karena keandalan mesin dalam mengeluarkan fatwa harus bergantung pada orang yang cakap dan berpengetahuan untuk memikul tanggung jawab tersebut, yang harus ada unsur manusia. Kiai Cholil menjelaskan, fatwa adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan keakraban dengan realitas. Sehingga, seorang mufti harus memiliki pengentahuan yang mendalam tentang yurisprudensi Islam dan prosedur-prosedur dalam mengeluarkan keputusan hukum, disamping memahami realitas situasi yang dihadapi oleh si penanya. "Fatwa adalah hasil ijtihad ilmiah yang mendalam berdasarkan Alquran, Sunnah, konsensus dan analogi, dan bahwa mufti haruslah seorang ulama yang memenuhi syarat yang dicirikan oleh kualitas pengetahuan, kejujuran dan keadilan, dan memahami teks-teks syariah dan realitas kontemporer," ungkapnya. Dia mengungkapkan lembaga-lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk MUI, mengikuti metodologi yang tepat dalam mengambil keputusan, termasuk mendamaikan antara mazhab-mazhab atau menimbang pendapat sesuai dengan aturan yurisprudensi komperatif, serta ijtihad kolektif dalam masalah-masalah yang muncul. "Keberadaan mufti dan lembaga fatwa merupakan kebutuhan yang tak terhindarkan agar setiap fatwa dan keputusan yurisprudensi memiliki pihak yang bertanggung jawab di hadapan manusia dan Tuhan. Islam harus melakukan pendekatan terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan," lanjutnya. Kiai Cholil menambahkan, hal itu dalam kerangka kerja etis yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, untuk memastikan bahwa teknoloti tersebut digunakan untuk kebaikan dan menghormati nilai-nilai moral dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Sumber : https://mui.or.id/