Usai
bergulir demo panas di berbagai wilayah pada akhir Agustus 2025 lalu, banyak
warga Indonesia menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosial. Tak
terkecuali, influencer-influencer kondang. Ferry Irwandi, Founder Malaka
Project, melalui Instagramnya @irwandiferry, mengungkapkan bahwa 17+8 Tuntutan
Rakyat adalah rangkuman dari berbagai macam tuntutan dan desakan rakyat. Mulai
dari Tuntutan Demo Buruh 28 Agustus 2025 hingga desakan 211 organisasi
masyarakat sipil yang dipublikasikan di laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia (YLBHI). Tak hanya Ferry, sejumlah influencer lain turut mengunggah
17+8 Tuntutan Rakyat di media sosialnya. Sebut saja Salsa Erwina Hutagalung
(diaspora Indonesia di Denmark), Jerome Polin (YouTuber dan influencer), dan
Abigail Limuria (aktivis muda dan penulis). Mereka kompak menyuarakan 17+8
Tuntutan Rakyat yang tersusun atas 2 bagian. Pertama, 17 tuntutan yang mesti
diselesaikan dalam 1 minggu. Kedua, 8 tuntutan yang diberi batas waktu selama
setahun untuk dituntaskan. Lantas, apa saja 17+8 Tuntutan Rakyat itu ? Berikut
isi lengkap beserta 6 pihak yang dituntut
Isi
17 Tuntutan Rakyat : Deadline 5 September 2025
Cania
Citta, Founder Malaka Project bersama Ferry Irwandi, termasuk deretan panjang
influencer yang mengangkat topik 17+8 Tuntutan Rakyat melalui media sosialnya.
Dikutip dari Instagramnya, @caniacitta, keenam pihak yang dituntut 'dibekali
tugas' masing-masing dengan total 17 tuntutan. Berikut perinciannya:
Kepada
Presiden Prabowo Subianto
Tarik
TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk
Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua
korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas
dan transparan.
Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Bekukan
kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk
pensiun).
Publikasikan
transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
Dorong
Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui
KPK).
Kepada
Ketua Umum Partai Politik
Pecat
atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu
kemarahan publik.
Umumkan
komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan
kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Kepada
Kepolisian Republik Indonesia
Bebaskan
seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan
tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Tangkap
dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan
memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
Kepada
Tentara Nasional Indonesia
Segera
kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan
disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen
publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Kepada
Kementerian Sektor Ekonomi
Pastikan
upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada
guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
Ambil
langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka
dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsorcing.
Isi
8 Tuntutan Rakyat: Deadline 31 Agustus 2026
Sebagaimana
sudah disebut sebelumnya, selain 17 tuntutan, ada juga 8 tuntutan lain yang
diberi batas waktu selama satu tahun. Kedelapannya adalah:
1.
Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-besaran
Lakukan
audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat
anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.
Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan
khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2.
Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai
politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini,
dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
3.
Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan
kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana
kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan
yang lebih adil.
4.
Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR
harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk
menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan
independensi KPK dan UU Tipikor.
5.
Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR
harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum,
keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6.
TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah
harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food
estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7.
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR
harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan
berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8.
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau
serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat
adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya
buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Sumber : https://www.detik.com
💪
ReplyDelete